SURATKABAR.ID – Fadli
Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menanggapi populernya tagar
#2019GantiPresiden di masyarakat. Ia menyatakan setuju dengan gerakan
tersebut, mengingat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilainya
tidak berpihak kepada rakyat.
“Saya setuju 100 persen. Tahun 2019
kalau bagi kami di Gerindra pasti setuju 100 persen harus ganti presiden
kalau enggak ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi ya
karena kebijakan-kebijakannya itu tidak pro rakyat dan bukan ekonomi
kerakyatan,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin
(9/4/2018), dikutip dari kompas.com.
Wakil Ketua DPR tersebut lantas
memberikan contoh kebijakan yang dianggapnya tidak berpihak kepada
rakyat Indonesia. Fadli mengkritisi keputusan Jokowi yang telah
menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing.
Bagi Fadli, kebijakan tersebut merupakan
ironi, pasalnya itu ditandatangani saat masyrakat tengah membutuhkan
pekerjaan. Ia juga menambahkan jika keputusan tersebut juga menuai
protes dari serikat pekerja.
Baca Juga: Sindir #2019GantiPresiden, Jokowi: Masak Pakai Kaus Bisa Ganti Presiden
“Itu salah satu kebijakan yang sangat ironis dan menurut saya ini tidak pro rakyat,” kata Fadli.
Selanjutnya, Fadli juga menyinggung
perihal impor beras. Ia berpedapat jika sepatutnya pemerintah
mengeluarkan kebijakan yang melindungi para petani.
“Ya kita harus protektif pada petani
kita, tidak boleh impor. Tapi ketika kita lagi kuat, produksi lagi
naik-naiknya kita harus ekspansif membuka akses pasar dari luar supaya
menerima produk dari Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) yang dianggap sebagai pencetus dari tagar #2019GantiPresiden
menyatakan jika hal itu kini menjadi gerakan masyarakat.
“Tapi itu sudah jadi gerakan seluruh
masyarakat yang ingin perubahan,” kata Presiden PKS Sohibul Iman setelah
menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Senin (9/4/2018), dikutip
dari republika.co.id.
Meski telah viral di berbagai media
sosial, Sohibul tak mengetahui pasti jumlah warga negara yang
menginginkan pergantian presiden di 2019 mendatang. “Banyaknya enggak
tahu, ya. Perlu survei itu,” tutur mantan rektor Universitas Paramadina
itu.
Sumber : SuratKabar
